Istilah Perundang-Undangan dan Artinya dalam Bahasa Inggris
Mengenali Istilah Perundang-Undangan
Mengetahui istilah-istilah perundang-undangan memiliki sejumlah manfaat penting, baik untuk individu, profesional, maupun masyarakat secara umum. Dengan memahami istilah-istilah ini, seseorang dapat mengetahui hak-haknya sebagai warga negara serta kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Istilah perundang-undangan sering muncul dalam dokumen hukum, peraturan, atau keputusan. Memahaminya membantu seseorang membaca dan menginterpretasikan dokumen tersebut dengan lebih baik. Pengetahuan ini mempermudah proses penegakan hukum, baik bagi aparat hukum, advokat, maupun masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran.
Dengan memahami istilah-istilah hukum, seseorang dapat lebih sadar akan aturan-aturan yang berlaku, sehingga dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum. Pengetahuan ini membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih aktif dalam mengikuti dan memahami regulasi yang diberlakukan pemerintah. Dalam dunia bisnis, pendidikan, atau organisasi, istilah hukum membantu pengambilan keputusan yang sesuai dengan regulasi dan tidak melanggar hukum.
Pengetahuan tentang istilah perundang-undangan mempermudah
diskusi atau konsultasi dengan pengacara, notaris, atau pihak lain yang bekerja
di bidang hukum. Bagi pelajar atau profesional yang terlibat dalam bidang
hukum, politik, atau administrasi, pemahaman istilah perundang-undangan adalah
keterampilan yang sangat diperlukan.
Istilah-Istilah Terkait dan Terjemahannya
Undang-Undang : Law
Peraturan Pemerintah : Government Regulation
Peraturan Presiden : Presidential Regulation
Keputusan Presiden : Presidential Decree
Peraturan Daerah : Regional Regulation
Keputusan Daerah : Regional Decree
Peraturan Menteri : Ministerial Regulation
Keputusan Menteri : Ministerial Decree
Peraturan Gubernur : Governor Regulation
Keputusan Gubernur : Governor Decree
Peraturan Bupati/Walikota : Regent/Mayor Regulation
Keputusan Bupati/Walikota : Regent/Mayor Decree
Peraturan Desa : Village Regulation
Keputusan Kepala Desa : Village Head Decree
Instruksi Presiden : Presidential Instruction
Instruksi Menteri : Ministerial Instruction
Surat Edaran : Circular Letter
Proklamasi : Proclamation
Dekrit : Decree
Amandemen : Amendment
Pengesahan : Ratification
Peraturan Pelaksanaan : Implementing Regulation
Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) : Regulation in Lieu of Law
Peraturan KPU : General Election Commission Regulation
Peraturan Bawaslu : Election Supervisory Body Regulation
Peraturan Mahkamah Agung : Supreme Court Regulation
Peraturan Mahkamah Konstitusi : Constitutional Court Regulation
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) : House of Representatives Regulation
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) : Regional Representatives Council Regulation
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Financial Services Authority Regulation
Peraturan Bank Indonesia : Bank Indonesia Regulation
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : Audit Board of Indonesia Regulation
Rancangan Undang-Undang (RUU) : Bill
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) : Draft Regional Regulation
Rapat Paripurna : Plenary Session
Sidang Dewan : Council Session
Komisi : Commission
Fraksi : Faction
Lembaga Legislatif : Legislative Body
Lembaga Eksekutif : Executive Body
Lembaga Yudikatif : Judicial Body
Hak Imunitas : Immunity Right
Impeachment : Pemakzulan
Legislasi : Legislation
Peraturan Tata Tertib : House Rules
Ketentuan Umum : General Provisions
Ketentuan Peralihan : Transitional Provisions
Sanksi Administratif : Administrative Sanctions
Sanksi Pidana : Criminal Sanctions
Peraturan Lingkungan Hidup : Environmental Regulation
Peraturan Ketenagakerjaan : Employment Regulation
Peraturan Pendidikan : Education Regulation
Peraturan Kesehatan : Health Regulation
Peraturan Pajak : Tax Regulation
Peraturan Kepabeanan : Customs Regulation
Peraturan Keuangan : Financial Regulation
Peraturan Telekomunikasi : Telecommunications Regulation
Peraturan Pertanahan : Land Regulation
Peraturan Perhubungan : Transportation Regulation
Peraturan Perdagangan : Trade Regulation
Peraturan Perbankan : Banking Regulation
Peraturan Pasar Modal : Capital Market Regulation
Peraturan Energi : Energy Regulation
Peraturan Pertanian : Agriculture Regulation
Peraturan Perikanan : Fisheries Regulation
Peraturan Pariwisata : Tourism Regulation
Peraturan Perindustrian : Industry Regulation
Peraturan Perlindungan Konsumen : Consumer Protection Regulation
Peraturan Perlindungan Hak Cipta : Copyright Protection Regulation
Peraturan Perlindungan Paten : Patent Protection Regulation
Peraturan Perlindungan Merek Dagang : Trademark Protection Regulation
Peraturan Keamanan dan Ketertiban : Security and Order Regulation
Peraturan Lalu Lintas : Traffic Regulation
Peraturan Militer : Military Regulation
Peraturan Kewarganegaraan : Citizenship Regulation
Peraturan Imigrasi : Immigration Regulation
Peraturan Perkawinan : Marriage Regulation
Peraturan Perceraian : Divorce Regulation
Peraturan Pengadilan : Court Regulation
Peraturan Arbitrase : Arbitration Regulation
Peraturan Mediasi : Mediation Regulation
Peraturan Teknologi Informasi : Information Technology Regulation
Peraturan Privasi : Privacy Regulation
Peraturan Perlindungan Data : Data Protection Regulation
Peraturan Perlindungan Lingkungan : Environmental Protection Regulation
Peraturan Pendidikan Inklusif : Inclusive Education Regulation
Peraturan Keamanan Pangan : Food Safety Regulation
Peraturan Perumahan dan Permukiman : Housing and Settlement Regulation
Peraturan Pembangunan Daerah : Regional Development Regulation
Peraturan Bencana Alam : Natural Disaster Regulation
Peraturan Energi Terbarukan : Renewable Energy Regulation
Peraturan Transportasi Publik : Public Transportation Regulation
Peraturan Teknologi Kesehatan : Health Technology Regulation
Peraturan Perlindungan Anak : Child Protection Regulation
Peraturan Hak Asasi Manusia : Human Rights Regulation
Peraturan Keamanan Cyber : Cyber Security Regulation
Peraturan Pembayaran Elektronik : Electronic Payment Regulation
Peraturan E-Commerce : E-Commerce Regulation
Peraturan Kejahatan Dunia Maya : Cybercrime Regulation
Peraturan Privatisasi : Privatization Regulation
sumber :
1. https://glossary.jits.co.id/2025/02/25/istilah-akademik-dan-terjemahannya/
Posting Komentar